<p><strong>JAKARTA</strong> – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih SPM Awards 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada kabupaten/kota di wilayahnya. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), dalam acara penganugerahan di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jumat (23/5/2025).</p>
<p>Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya pemahaman filosofi SPM yang mencakup enam pelayanan dasar sebagai bentuk kontrak antara pemerintah dan rakyat. Ia menyebut, kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar adalah bentuk pelanggaran atas kepercayaan rakyat.</p>
<p>“SPM adalah kewajiban mutlak. Banyak kepala daerah baru belum paham, tapi ada juga yang paham karena terbiasa berkecimpung di daerah seperti Gubernur Kaltim Pak Rudy Mas’ud, yang punya rekam jejak sebagai anggota DPR RI,” tegas Tito.</p>
<p>Ia juga mengingatkan bahwa kunci sukses pelaksanaan SPM bukan hanya soal anggaran, tetapi output konkret di lapangan.“Jangan hanya buat program dan alokasikan dana. Ukur hasilnya, berani buat terobosan, lakukan efisiensi,” ujarnya.</p>
<p>Penghargaan ini, lanjut Tito, bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dorongan agar daerah berlomba memberikan pelayanan terbaik. Ia bahkan menyarankan agar foto penerimaan penghargaan dipublikasikan di media sosial untuk memacu semangat kompetisi sehat antar daerah.</p>
<p>Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pun menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur.</p>
<p>“Alhamdulillah. Ini kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov Kaltim. Ke depan, insyaallah akan lebih dahsyat lagi,” kata Gubernur Harum.</p>
<p>Selain Pemprov Kaltim, Kota Balikpapan turut menerima penghargaan serupa untuk kategori regional Kalimantan. Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti.</p>
